Lampung Selatan – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Selatan Bersatu menggelar aksi damai di depan gedung DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan pada Senin (1/9/2025). Mereka menyampaikan 11 poin tuntutan yang terdiri dari delapan isu nasional dan tiga isu lokal. Aksi ini berjalan tertib dan diwarnai dialog terbuka antara mahasiswa, DPRD, dan Bupati Lampung Selatan.
Tuntutan mahasiswa dibacakan langsung oleh perwakilan dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lampung Selatan, Sandi Afrizal, memimpin pembacaan surat tuntutan dan meminta Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, untuk menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk komitmen lembaga legislatif terhadap aspirasi mahasiswa.
Namun, Erma Yusneli sempat terlihat ragu. Ia menyatakan perlu waktu untuk mempelajari isi tuntutan secara menyeluruh sebelum memberikan tanda tangan. Pernyataan tersebut sempat menimbulkan kekecewaan di kalangan mahasiswa, yang direspons dengan suara “huuu” dari massa aksi.
Situasi tersebut segera ditenangkan oleh Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan, Merik Hafiz. Dengan suara tegas, ia menyampaikan bahwa DPRD Lampung Selatan menyetujui seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa. “DPRD Lampung Selatan menyetujui semua tuntutan. Delapan di antaranya isu nasional, dan tiga lainnya bersifat lokal, dua merupakan kewenangan DPRD, dan satu di tangan Bupati,” ujarnya disambut tepuk tangan dan sorak dukungan dari massa aksi.
Delapan tuntutan nasional yang disampaikan mahasiswa antara lain mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta meminta jaminan kebebasan bagi para demonstran di berbagai daerah yang ditahan aparat keamanan.
Sementara itu, tiga tuntutan lokal berfokus pada peningkatan partisipasi publik dan pemuda dalam proses legislasi daerah. Mahasiswa meminta agar perwakilan dari organisasi mahasiswa dan kepemudaan (OKP) diikutsertakan dalam setiap rapat paripurna DPRD serta selama masa reses anggota dewan. Mereka juga meminta Pemkab menyediakan program beasiswa untuk jenjang S1, S2, hingga S3 bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi.
Menanggapi hal itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, memberikan jawaban yang menyejukkan hati para mahasiswa. Ia menginformasikan bahwa Pemkab telah mengalokasikan anggaran beasiswa dalam APBD tahun 2026. “Untuk tahun ini, saya pribadi siap memberikan beasiswa kuliah S1 di Universitas Indonesia Mandiri (UIM). Siapa yang berminat silakan tunjuk tangan,” ujarnya sambil tersenyum, yang langsung disambut antusias oleh mahasiswa.
Selain Bupati dan Wakil Bupati, hadir pula jajaran Forkopimda, seperti Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri dan Dandim 0421 Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah, S.H., M.I.P. serta sejumlah anggota DPRD. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendengarkan dan merespons suara generasi muda.
Aksi yang semula berlangsung dengan tensi tinggi berubah menjadi forum aspirasi yang produktif. Suasana menjadi sejuk dan kondusif setelah dialog terbuka terjalin dengan baik antara mahasiswa dan pejabat daerah. Para peserta aksi pun membubarkan diri dengan tertib setelah semua tuntutan mereka mendapat respons nyata dari pihak terkait.
Aksi damai ini menjadi contoh sinergi yang positif antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah. Keteladanan para pemimpin daerah dalam merespons aspirasi secara langsung dan terbuka memperlihatkan semangat demokrasi yang sehat dan solutif di Bumi Khagom Mufakat, Lampung Selatan.
(Naga/*)
