Lampung Selatan – Ketua Askab PSSI Lampung Selatan, Wawan Nur Ikhsan melontarkan kritik keras terhadap tata kelola dan pembagian dana pembinaan cabang olahraga (cabor) oleh KONI Lampung Selatan.
Ia menilai, jargon transparansi yang selama ini digaungkan pimpinan KONI Lampung Selatan tidak lebih dari sekadar slogan tanpa implementasi nyata di lapangan atau omong kosong. Padahal, PSSI tidak hanya menaungi sepakbola tapi juga cabor Futsal.
Wawan mengungkapkan, pada tahun anggaran 2025, cabor sepak bola hanya menerima dana pembinaan sebesar Rp5 juta. Angka tersebut dinilai sangat tidak masuk akal dan mencederai semangat pembinaan olahraga, khususnya sepak bola yang memiliki basis atlet, klub, serta kompetisi paling luas di Lampung Selatan.
“Dengan dana Rp5 juta, bagaimana sepak bola bisa berkembang? Untuk beli bola latihan saja tidak cukup. Ini bukan soal prestasi semata, tapi soal keberlangsungan pembinaan. Kalau seperti ini, jelas sepak bola dibiarkan mati perlahan,” tegas Wawan, kepada Tiga Pena Lampung, Senin (22/12/2025).
Menurutnya, sepak bola merupakan cabang olahraga dengan kebutuhan operasional tinggi dan pembinaan berjenjang mulai dari usia dini, remaja, hingga senior. Namun ironisnya, justru cabor ini menerima alokasi dana yang sangat minim dan tidak sebanding dengan beban pembinaan yang dijalankan.
Ia menambahkan, selama ini Askab PSSI Lampung Selatan tetap berupaya menjaga roda pembinaan dengan menggelar berbagai kompetisi dan liga kelompok usia menggunakan dana mandiri.
Kondisi tersebut, kata Wawan, menunjukkan lemahnya keberpihakan KONI terhadap pembinaan prestasi yang berkelanjutan.
“Kami menggelar liga SSB kelompok usia 10 dan 12 di Kecamatan Jatiagung oleh Exco Lina Suntoro dengan biaya mandiri. Artinya, tanpa dukungan pun kami tetap bekerja. Tapi sampai kapan pembinaan harus mengandalkan urunan dan pengorbanan pengurus?” ujarnya.
Lebih jauh, Wawan secara terbuka mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran KONI Lampung Selatan.
Ia menyebutkan, total anggaran yang diterima KONI Lampung Selatan tahun ini mencapai sekitar Rp800 juta. Namun, dana yang mengalir ke cabor-cabor dinilai sangat kecil dan tidak jelas peruntukannya.
“Kalau diasumsikan dibagi rata kepada 26 cabor aktif, kita ambil angka kasar, itu baru sekitar Rp150 juta. Lalu sisa anggaran ratusan juta itu ke mana? Tidak pernah ada penjelasan terbuka. Di sinilah transparansi yang katanya dijunjung tinggi itu patut dipertanyakan,” katanya dengan nada keras.
Wawan menilai, pengelolaan anggaran olahraga di Lampung Selatan sarat dengan ketidakterbukaan. Menurutnya, KONI sebagai induk organisasi olahraga seharusnya melibatkan seluruh pengurus cabang olahraga dalam pembahasan kebutuhan dan perencanaan anggaran, bukan justru bersikap tertutup.
“Kalau olahraga mau maju, pengurusnya harus jujur dan transparan. Minimal ada rapat, ada dialog, ada penjelasan dasar perhitungan. Jangan tiba-tiba dana turun di akhir tahun, jumlahnya kecil, tanpa kejelasan apa pun,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tidak digelarnya Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) cabang sepak bola pada tahun ini. Padahal, Porkab merupakan ajang strategis untuk seleksi atlet, menjaga atmosfer kompetisi, serta mencetak bibit-bibit unggul daerah.
“Porkab sepak bola saja tidak digelar. Ini bukti nyata bahwa sepak bola seperti tidak dianggap. Padahal kompetisi adalah jantung pembinaan prestasi. Tanpa kompetisi, jangan bermimpi bicara prestasi,” ujarnya.
Wawan menyebut kondisi ini sebagai alarm keras bagi dunia olahraga di Lampung Selatan. Ia menilai, jika tata kelola anggaran tidak segera dibenahi dan transparansi hanya dijadikan jargon, maka pembinaan olahraga akan terus berjalan di tempat.
“Moto transparansi yang sering disampaikan Ketua KONI saat ini, menurut kami hanya omong kosong. Faktanya, tidak ada keterbukaan. Kami tidak menuntut berlebihan, kami hanya ingin keadilan, kejelasan, dan keterbukaan. Sepak bola ini milik masyarakat Lampung Selatan dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang layak,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung Selatan, Yespy Cori membenarkan, jika anggaran dana hibah yang digelontorkan untuk KONI nilainya mencapai Rp800 juta. “Iya, tahun ini KONI dapat Rp800 juta,” tegas Yespy via pesan whatsapp.
Terpisah, Ketua KONI Lampung Selatan, Zulhaidir saat dikonfirmasi hal tersebut menyatakan, jika pembagian dana hibah untuk pengkab cabor bervariasi. Mulai dari Rp1 juta hingga Rp9 juta sesuai dengan prestasi yang dihasilkan pada keikutsertaan Porprov.
“Pembagian berdasarkan perolehan medali di ajang Porprov. Ini yang menjadi acuan kami di KONI,” kata Zulhaidir.
Dia menjelaskan, total cabor yang dibiayai oleh KONI Lampung Selatan lebih dari 30 pengkab. “Yang paling besar penerimanya IPSI dan Panahan. Kalau kita ratain pembagian dana nya anggaran nggak cukup,” pungkasnya.***
